Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI Badikenita Br. Sitepu (kanan) dalam diskusi bersama media dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Jakarta, Kamis (12/3/2026) terkait kongres PIKI yang akan diselenggarakan pada 30 April-20 Mei 2026. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Jakarta (ANTARA) – Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) menyatakan politik bebas aktif Indonesia menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah krisis global, utamanya dalam menghadapi perang Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI Badikenita Br. Sitepu mengemukakan dalam konteks geopolitik Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif.
Tidak hanya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Indonesia juga terlibat dalam berbagai kerja sama internasional seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS.
“Tidak hanya BoP, kita juga terlibat dalam berbagai kerja sama internasional seperti BRICS, tetapi tetap menjaga posisi independen. Jadi, diskusi kita tidak hanya berhenti dengan Amerika Serikat, Afganistan, atau Arab Saudi, tetapi juga kerja sama internasional lain yang menjadi kekuatan kita bersama,” katanya dalam diskusi bersama media dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu guna membahas isu-isu mengenai krisis global maupun kondisi terkini di Indonesia, PIKI akan menyelenggarakan kongres ketujuh pada 30 April hingga 2 Mei 2026 mendatang.
Beberapa bahasan penting dalam kongres tersebut yang memiliki keterkaitan kuat dengan isu krisis global yakni ketahanan pangan dan energi Indonesia,
“Untuk kongres nanti, temanya memang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan situasi yang terjadi sekarang, posisi tawar Indonesia juga menarik untuk dilihat, misalnya dalam pembahasan kerja sama perdagangan, ada hal menarik ketika izin impor beras kembali diberikan sekitar seribu ton,” ujar Badikenita.
Dalam konteks ketahanan pangan, PIKI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah membatasi kebijakan impor beras dan jagung yang sudah sangat dibatasi. Namun, Badikenita menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas komoditas-komoditas lain untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri.
Terkait ketahanan energi, PIKI juga merespons pernyataan bahwa cadangan energi di Indonesia hanya cukup bertahan sekitar 20 hari. Oleh karena itu pemerintah perlu melihat potensi produksi energi selain batu bara yang bisa dioptimalkan.
“Sebenarnya kita juga memiliki potensi produksi energi dari berbagai sumber, termasuk pengembangan biodiesel. Selain itu, ada juga kemungkinan pengembangan energi nuklir yang akan menjadi bagian dari pembahasan dalam study meeting PIKI,” ucap Badikenita.
